MEMBANGUN SISTEM BIROKRASI PEMERINTAHAN KOTA TARAKAN MELALUI REFORMASI ADMINISTRASI


Profesor Gerald Caiden adalah salah seorang pelopor studi Reformasi Administrasi dalam buku “Administrative Reform Comes of Age” terbitan tahun 1991, mengungkapkan ironi yang terjadi di banyak negara, Negara maju maupun negara berkembang, bahwa “…reformasi sistem administrasi tidak pernah mencapai inti permasalahan tetapi hanya formalitas semata. Reformasi tersebut tidak cukup luas dan mendalam. Bahkan cukup banyak negara yang tidak memberikan perhatian yang cukup memadai pada reformasi administrasi…” Barulah setelah terlambat dan kondisi negara sudah amat buruk pemerintah menyadari perlunya reformasi administrasi.

Pendahuluan

Reformasi administrasi publik sebagai salah satu bidang kajian administrasi yang sudah seharusnya dapat diterapkan sebagai upaya dalam membangun sistem yang lebih baik dari sebelumnya yang juga secara tidak langsung merupakan indikator dalam meningkatkan sumber daya dan kinerja suatu pemerintahan salah satunya dalam bidang pelayanan masyarakat yang terus mengalami perkembangan dalam pengimplementasian prosedur dari sistem yang di bangun oleh birokrasi pemerintahan yang cenderung selalu berubah-ubah yang bahkan membingungkan pelaksana prosedur itu sendiri sehingga tidak sedikit mengalami kondisi sulit dalam keadaan tertentu. Penerapan Reformasi Administrasi Publik secara tidak langsung mengalami evolusi yang dipengaruhi beberapa instrument pemerintahan seperti politik, keadaan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang memacu semua pihak terutama sistem birokrasi pemerintahan untuk selalu berupaya mengadakan perbaikan-perbaikan, peningkatan pelayanan, perilaku dan struktur organisasi untuk peningkatan efesiensi dan efektivitas sehingga mampu memberikan kenyamanan terhadap publik, sekaligus memberikan jaminan hukum bagi para pegawai dalam pelaksanaan tugasnya sebagai salah satu upaya dan peran dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan kota Tarakan.

Kebutuhan Masyarakat Kota Tarakan Terhadap Pelayanan Publik
Reformasi Administrasi sebagai usaha sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi serta mengubah sikap dan perilaku birokrat sehingga pemerintah dapat menyediakan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tentu saja pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut harus terus-menerus mengalami perbaikan seiring dengan tingkat keluhan masyarakat yang relative meningkat dan variatif. Sistem lebih terencana dan fleksibilitas kebijakan birokrat yang lebih ekonomis dan lebih cepat dalam memproses pelayanan publik dan tetap dalam jalur hukum dan bermoral, menghilangkan budaya korupsi, pilih kasih, menghapus praktek pungutan liar. Pemungutan biaya lebih terperinci, dan tidak melakukan pungutan dengan biaya diluar batas kewajaran, dan penipuan publik, seperti biaya pembelian formulir pembuatan Paspor yang ada di Kota Tarakan, dengan alasan biaya admistrasi dalam penggunaan teknologi seperti komputer, sedangkan sesuatu yang di hasilkan oleh teknologi pada saat ini semakin murah.
Contoh lain, seperti biaya pembuatan SIM, dan sangsi administrasi terhadap pelanggar tata tertib lalu lintas yang sangat memberatkan, yang secara tidak langsung menghambat aktivitas warga hingga menyebabkan “rasa alergi” terhadap salah satu lembaga pemerintahan yang ironisnya sebagai pelayan masyarakat tersebut. Maka, perlu adanya upaya meningkatkan efesiensi ‘penghematan uang’, yang dapat dicapai misalnya melalui penyederhanaan formulir, perubahan prosedur, penghilangan duplikasi dan kegiatan organisasi metode yang lain serta dengan dukungan banyak pihak pro masyarakat kecil, terutama pejabat politik dan pejabat pemerintah harus berani melakukan pemangkasan pengeluaran publik serta memantau kinerja sektor pelayanan publik demi membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga meningkatkan legitimasi pemerintahan itu sendiri.

Reformasi Administrasi VS Reformasi Aparatur Negara
Pencapaian refomasi administrasi juga tidak terlepas dari proses reformasi birokrasi dan reformasi aparatur negara itu sendiri yang merupakan komponen-komponen yang terhimpun dalam sebuah lembaga. Aparat/kepegawaian dalam sebuah birokrasi pemerintahan yang merupakan stake holder/ eksekutor utama dalam sebuah sistem birokrasi harus memiliki integritas yang tinggi, cakap, dan mampu menjadi agen perubahan dalam proses peningkatan pelayanan publik dan mencapai tujuan yaitu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
Kriteria dari aparatur negara yang diperlukan masyarakat adalah mampu untuk menciptakan sistem administrasi yang berkemampuan untuk melaksanakan pemerintahan dengan baik. Pejabat tinggi / pemimpin pemerintah daerah mampu merumuskan Peraturan Dasar tentang sistem pemerintahan daerah yang sesuai dengan daerah itu sendiri dan sesuai dengan kemajuan bangsa Indonesia, dengan sistem perencanaan yang matang dalam upaya membangun kemudian meningkatkan dan memperkokoh sistem birokrasi pemerintah terutama di Kota Tarakan, seperti :
1. Perbaikan sistem penerimaan pegawaian dengan terbuka, signifikan dan fluktuatif,
2. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memiliki makna peningkatan kesejahteraan masyarakat,
3. Serius dan tegas dalam upaya pemberantasan korupsi,
4. Mampu menjadi pemimpin yang benar-benar memperhatikan dan memberikan langkah strategis untuk kemakmuran warga,
5. Dinamisatoris, dapat menjaga keharmonisan antara warga yang multi etnis,
6. Memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat dan menghapuskan tindakan kriminalitas seperti perampokan yang kerap terjadi di kota Tarakan, dan
7. Memiliki program jangka panjang yang kongkrit dan terencana.

Perubahan Publik atau Reformasi Publik?
Dalam sektor pelayanan perizinan, warga Kota Tarakan tidak perlu lagi jauh-jauh ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan izin lain. Sebab KPPT Kota Tarakan berencana akan memberikan layanan terpadu berbasis Information Technology (IT), dimana kemudahan yang diberikan pelayanan berteknologi tinggi ini adalah proses pengurusan izin bisa dilakukan dimana saja dan tidak harus mengantri panjang di ruang tunggu KPPT dengan menggunakan fasilitas internet.
Dari contoh peningkatan pelayanan pada sektor perizinan diatas, dimana menurut penulis bahwa hal tersebut merupakan sebuah Perubahan Birokrasi bukan Reformasi Birokrasi, dimana peningkatan pelayanan tersebut hanya mengalami perbaikan dari faktor efektivitas karena mampu menghemat waktu antrian meskipun menggunakan teknik untuk modernisasi, namun tidak dari faktor efisiensitas (hemat biaya), bisa jadi penggunaan jasa teknologi informasi tersebut dapat menambah beban pengeluaran kantor seperti biaya perawatan / maintenance, dan tidak semua pegawai memiliki keahlian dalam bidang IT sehingga harus selektif artinya dibutuhkan keseimbangan antara Sumber Daya Manusianya dan Operasionalnya.
Kelemahan seperti disebutkan diatas oleh ‘oknum’ dapat menjadi sebuah kesempatan untuk menciderai sendi pelayanan publik misalnya dengan meningkatkan biaya administrasi atau memberikan biaya akses ke situs tersebut atau menjadi calo yang mewakili pengguna layanan yang gaptek dengan meminta biaya tambahan dalam mengoperasikan teknologi tersebut kepada pengguna layanan. Belum lagi jika terjadi kesalahan dalam memfungsikan sumber daya (IT & Operator) tersebut bukan tidak mungkin, malah mengalami kemunduran dalam pelayanan publik.

Kemungkinan Penerapan Reformasi Administrasi Publik di Kota Tarakan
Menurut Penulis, diterapkannya reformasi administrasi publik di Tarakan, sangatlah memungkinkan, namun pelaksanaannya sangat berat dan memerlukan diantaranya :
1. Dibutuhkan dukungan dari pejabat politik dan pejabat pemerintahan dalam mencapai tujuan yaitu memperoleh kepercayaan dari masyarakat sehingga meningkatkan legitimasi pemerintah setempat, maka dibutuhkan sosialisasi dan konsolidasi,

  1. Perencanaan yang terstruktur dan terencana dengan baik serta adanya estimasi waktu dalam pencapaian tahapan strategi tersebut,
  2. Melakukan observasi dan pengumpulan data dari seluruh masyarakat Tarakan untuk mengetahui lebih terperinci misalnya jenis pelayanan apa yang paling banyak di gunakan oleh masyarakat, sehingga dapat di reformasi lebih awal dari sektor pelayanan public lainnya, observasi ini dilakukan karena kurangnya oposisi administrasi dari masyarakat yang salah satunya dipengaruhi faktor budaya (tidak refresif pada kebijakan hegemoni pemerintah), serta adanya perbedaan pola sikap penduduk kota kecil seperti Tarakan yang berbeda dengan masyarakat kota besar pada umumnya,
  3. Sosialisasi penggunaan teknologi, misalnya seperti teknologi komputer yang dapat menjadi salah satu peningkatan sumber daya masyarakat sebagai sarana modernisasi secara merata hingga masyarakat pinggir kota dengan harga murah dan terjangkau sehingga penggunaan teknologi canggih seperti komputer sebaagai instrument penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik tidak terlalu sulit dalam implementasinya.

Jika reformasi administrasi publik dapat dilaksanakan maka, bagaimana sebenarnya bentuk ideal dari sebuah pelayanan publik dapat kita pahami dengan baik. Bagaimana wujud dari kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, akan terasa lebih kongkrit.